Monthly Archives: April 2016

1904, 2016

OJK: Kemajuan Pariwisata Dorong Perkembangan Berbagai Industri

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 19 April 2016: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia, yaitu Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam sambutannya mengatakan, OJK memahami  bahwa industri pariwisata adalah industri yang memiliki kharakteristik backward dan forward linkage yang besar. Majunya industri pariwisata akan mendorong berkembangnya berbagai industri seperti industri perhotelan, transportasi, kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya.

“OJK juga memahami sektor pariwisata menghasilkan devisa negara terbesar nomor empat setelah sektor pertambangan dan perkebunan. Pengembangan 10 destinasi pariwisata baru tersebut sangat besar potensi bagi Negara untuk meningkatkan pendapatannya sehingga diperkirakan akan menjadi Rp 240 Triliun pada 2019. Dengan adanya pengembangan 10 destinasi pariwisata baru, diharapkan juga akan menambah lapangan pekerjaan sebanyak 13 juta jiwa dan akan menambah wisatawan mancanegara menjadi sebesar 20 juta jiwa,” ujar Muliaman.

Namun demikian, tak dapat dipungkiri jika pengembangan industri pariwisata perlu modal lebih. Objek wisata yang begitu indahnya tanpa dukungan infrastruktur yang memadai tentu akan sulit untuk dikembangkan, begitupun dengan industri pendukung lainnya.

“Oleh karena itu, potensi yang sangat besar tersebut seharusnya disambut positif oleh lembaga jasa keuangan dengan meningkatkan kredit atau pembiayaan, serta investasi langsung dalam rangka pengembangan 10 destinasi pariwisata baru tersebut,” tuturnya.

Melalui nota kesepahaman ini, concern-concern tersebut dapat dijembatani dan diwujudkan sehingga dapat dihasilkan sinergi yang mampu meningkatkan industri pariwisata kita.

Source: www.ojk.go.id
Download File
1904, 2016

OJK Siapkan Mekanisme Perizinan dan Regulasi Bisnis Fintech di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 19 April 2016: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan perlu adanya pengaturan atau regulas lebih lanjut terkait bisnis FinTech di Indonesia.  Regulasi tersebut mencakup pada teknologi, keamanan operasional, sumber daya manusia, serta pengelolaan dan manajemen risiko. Hal ini disampaikan Ketua DK OJK dalam sebuah seminar bertajuk Peluang dan Tantangan FinTech dalam Memperluas Akses Keuangan yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (19/4).

Sementara itu, untuk memperkuat landasan operasional bisnis FinTech Company di Indonesia serta menjamin perlindungan terhadap konsumen, OJK merasa perlu adanya mekanisme perizinan bagi FinTech Company yang akan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

“Selanjutnya, mengingat sifat aktivitas FinTech yang lintas sektoral, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antar otoritas yang terkait seperti OJK, BI, Kementerian Kominfo, Perdagangan, Perindustrian, dan regulator lain yang terkait, dalam mengatur dan mengawasi aktifitas FinTech, sehingga keberadaan FinTech mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian,” tuturnya.

OJK sadar bisnis FinTech menawarkan berbagai potensi dalam mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat. Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan dengan basis teknologi informasi, secara global FinTech saat ini sudah berkembang sangat pesat dan memiliki pangsa pasar yang besar. Investasi global pada FinTech diperkirakan telah mencapai US$12M pada tahun 2014, naik lebih dari 11 kali lipat dibanding tahun 2008. FinTech terutama berkembang cukup pesar di Amerika Serikat dan Eropa khususnya di Inggris, sementara di kawasan Asia Pasifik, perkembangan pesat terjadi di Singapura dan Hongkong.

FinTech sendiri saat ini sudah mampu menyediakan berbagai aplikasi dan layanan jasa yang diperlukan masyarakat, khususnya jasa di bidang keuangan, mulai dari penyediaan sistem pembayaran dan transfer uang (mobile wallet), platform layanan manajemen investasi (sell-buy and advisory), hingga peer-to-peer lending or equity, yang keseluruhannya ditandai oleh satu ciri khas yang sama yakni penyediaan dan pemanfaatan solusi teknologi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi sistem finansial.

Dalam konteks inklusi keuangan, berbagai layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh FinTech tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat terpencil dan unbanked people, melalui keunggulannya dalam hal kecepatan, efisiensi dan akuntabilitas. Dengan efisiensi sistem yang dimiliki, FinTech Company mampu menawarkan akses keuangan dengan biaya operasional yang lebih kompetitif. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti mobile phone, maka potensinya dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat luas menjadi sangat besar.

Banyak potensi yang bisa digarap oleh FinTech Company dan dapat bersinergi dengan industri keuangan lokal seperti BPD, BPR, koperasi dan lembaga keuangan mikro agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih mapan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang relatif lebih murah dan efisien. FinTech juga dapat dikembangkan untuk merangkul jutaan masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan, melalui penyediaan kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, seperti antara lain E-cash/E-wallet, basic saving account, reksadana, asuransi mikro, serta pembiayaan UKM dan Start-Up.

“OJK optimistis bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi di Industri jasa Keuangan, khususnya dengan keberadaan FinTech di industri jasa keuangan Indonesia akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Muliaman.

Source: www.ojk.go.id
Download File