Monthly Archives: April 2015

1604, 2015

Pembekuan Kegiatan Usaha PT Altus Logistics Indonesia

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha PT Altus Logistics Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) PMK 18/2012, Pasal 38 ayat (1) PMK 18/2012, Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 30/2010, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 30/2010. Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Altus Logistics Indonesia, maka perusahaan modal ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.
Source: www.ojk.go.id
Download File
704, 2015

Daftar Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Bank di OJK per 28 Februari 2015

Otoritas Jasa Keuangan, 7 April 2015: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan daftar kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terdaftar sebagai auditor bank di OJK. Beberapa kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terdaftar ini memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang perbankan syariah, sehingga menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS Tanggal 22 Desember 2005 dapat melakukan audit terhadap bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Klik logo PDF untuk melihat daftar KAP yang terdaftar sebagai auditor bank di OJK per per 28 Februari 2015.
Source: www.ojk.go.id
Download File
104, 2015

Pidato Sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada Seminar IFSB

Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 31 Maret 2015: Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menghadiri Islamic Financial Services Board Anual Meeting 2015 di Jakarta, Selasa (31/3/2015). Dalam acara yang juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Sekretaris Jenderal Islamic Financial Services Board (IFSB) Jaseem Ahmed ini, Muliaman menjabarkan hal yang musti dilakukan sebelum memilih voluntary exclusion atau involuntary exclusion.

Menurut beliau, yang pertama dilakukan adalah memulai penjangkauan. Dengan melakukan hal tersebut, gambaran lebih jelas mengenai halangan struktural dalam mencapai keuangan inklusif yang lebih baik dapat terlihat. Tiap pasar perlu merencanakan batas akses dan menentukan strategi intervensi yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan distribusi produk serta layanan yang ditawarkan, dan juga jangkauan pasar dari perantara atau agen keuangan.

Lantas, bagaimanakah pembuat kebijakan menyeimbangkan peran sosial perkembangan pasar yang telah dipercayakan kepada kita untuk menjamin agar mereka yang belum terjangkau bisa terlayani? Untuk melakukannya, membutuhkan kerja sama strategis antara pemerintah dan para agen. Lembaga pengatur perlu mempelajari bagaimana agar bisa memiliki agen-agen keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, pihak yang–di luar tujuan menghasikan keuntungan–telah lebih dulu menetapkan perannya untuk menjangkau kalangan ini.

“Stabilitas keuangan dan stabilitas kelembagaan harus berjalan beriringan agar para agen mampu melayani target pasar ini. Bagi para agen, pertanyaan mengenai keberlangsungan kehidupan ekonomi mendominasi pikiran mereka. Di sinilah saya percaya bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah mengubah struktur biaya agen akan bertindak sebagai pemicu positif menuju keuangan inklusif yang lebih baik,” kata Muliaman.

Separuh dari populasi dunia tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan mendasar, dan jika pasar yang lebih matang dikesampingkan lalu berfokus kepada ekonomi berkembang, Ketua DK OJK yakin bahwa angka resminya tidak akan mencerminkan situasi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Data mengenai OIC juga tidak memberi harapan.

“Sebagai gambaran, seberapa tantangan di depan kita, pada 2011 Pew Forum memperkirakan bahwa negara-negara muslim secara keseluruhan adalah yang termiskin di dunia, berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam dolar AS dengan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli (PPP). Negara-negara tersebut rata-rata memiliki PDB per kapita USD 4.000, sangat jauh di bawah angka rata-rata di negara-negara yang lebih maju (USD 33.700), dan hanya sedikit lebih tinggi dari angka rata-rata di negara-negara yang agak maju, negara berisi kaum Muslim namun minoritas (USD 3.300).

Ia menambahkan, menurutnya tugas besar berada di hadapan semua khalayak. Semua pihak idealnya setuju bahwa diperlukan upaya yang lebih terpadu dari semua pemangku kebijakan. Misalnya, peran penting IFSB sebagai agregator yang menyokong di tingkat global untuk meningkatkan pemahaman melalui pendekatan lintas wilayah hukum, sementara IDB harus didukung untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga formal dan informal untuk lebih meningkatkan cakupan pengetahuan keuangan umat.

“Kesimpulannya, langkah pertama untuk melakukan ini harus selalu dimulai dari kemauan setiap pihak untuk mengangkat hal tersebut sebagai masalah nasional yang penting. Tanpa prioritas dan komitmen dari semua pemangku kebijakan, kita terus-menerus berisiko melanjutkan ketidakseimbangan dalam skala global. Saya berharap bahwa seminar ini akan menjadi awal dari koordinasi yang lebih baik lagi antarnegara anggota dalam menanggapi permasalahan terpenting bagi kita semua,” tutupnya.

Klik logo PDF untuk mengunduh pidato sambutan Ketua DK OJK di seminar ini.

Source: www.ojk.go.id
Download File